Home / Berita Kampus / Rilis Pers Mahasiswa SUARA USU tentang Pencabutan Status Keanggotaan oleh Rektorat Secara Sepihak

Rilis Pers Mahasiswa SUARA USU tentang Pencabutan Status Keanggotaan oleh Rektorat Secara Sepihak

 

Dengan segenap pengurus Pers Mahasiswa SUARA USU, menyampaikan kronologi serta pendapat mengenai pencabutan status keanggotaan pengurus Pers Mahasiswa SUARA USU secara sepihak oleh Rektor USU Prof. Runtung Sitepu. SUARA USU adalah Unit Kegiatan Pers Mahasiswa yang berdiri sejak 1 Juli 1995 sebagai wadah bagi mahasiswa yang memiliki minat, bakat dan potensi dibidang jurnalistik dan manajemen pers.  Berikut adalah kronologi serta pendapat Pengurus SUARA USU:

(12/3) Pers Mahasiswa SUARA USU memposting cerpen berjudul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya” yang merupakan karya Pemimpin Umum SUARA USU Yael Stefany Sinaga. SUARA USU menaikan cerpen tersebut tidak dengan maksud mengkampanyekan salah satu orientasi seksual manapun. Konteks tulisan tidak merujuk pada pengkampanyean melainkan bercerita tentang bagaimana kaum minoritas didiskriminasi. Cerpen ini merupakan suatu bentuk framing realitas sosial yang dibungkus dalam karya sastra.  

Di dalam cerpen terdapat kalimat “Kau dengar? Tidak akan ada laki-laki yang mau memasukkan barangnya ke tempatmu itu. Kau sungguh menjijikkan. Rahimmu akan tertutup. Percayalah sperma laki-laki manapun tidak tahan singgah terhadapmu.” Kalimat ini dianggap berbau pornografi. Padahal dalam KBBI dituliskan pornografi berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi. Tidak ada bagian dari tulisan tersebut dibuat sebagai pembangkit nafsu berahi. Jika kata “barang”, “sperma” dan “rahim” dianggap pornografi harusnya buku pelajaran menyangkut kata tersebut juga merupakan pornografi. Pun, pada karya sastra penggunaan bahasa yang frontal merupakan suatu kewajaran. Misalnya saja buku karya Djenar Mesa Ayu, Eka Kurniawan, Ayu Utami, dan lainya.

Pengkritik sastra Mhd. Anggie J. Daulay, Dosen Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Medan mengatakan tidak melihat hal negatif yang begitu urgen dalam muatan cepen tersebut. Cerpen tersebut sama sekali tidak bermakna sugestif dan persuasif. Jika ditinjau dari perspektif sosiologi sastra, yang fokus pada ideologi sosial pengarang, cerpen tersebut menggambarkan keadaan tokoh pada peradaban masa kini yang mengalami disorientasi seksual. Tentu dalam kehidupan nyata perlu penanganan secara komprehensif. Dalam cerpen, penulis menghadirkan problematika kehidupan dan perasaan antara tokoh yang dapat dikatakan tidak sesuai agama. Namun bukan hanya demikian, secara berimbang penulis juga menghadirkan penolakan nyata oleh masyarakat yang terkait pada sistem norma dan etika ketimuran. Namun, tulisan tidak hanya tentang penulis saja, namun juga pembacanya. Melalui pembaca, kesan dan pesan dapat ditafsirkan secara personal.

(18/3) Cerpen tersebut dipromosikan pada malam hari di media sosial SUARA USU. Pada caption dituliskan kutipan cerpen “Kalau setiap hari bawa-bawa agama, lama-lama Tuhan bosan juga,” postingan ini mendapat banyak respon dari pembaca hingga berujung pada report di Instagram.

(19/3) Pengurus SUARA USU dipanggil oleh rektorat untuk dimintai keterangan. Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Umum SUARA USU memenuhi panggilan tersebut. Pemimpin Redaksi SUARA USU memberi penjelasan bahwa tidak ada maksud mengkampanyekan orientasi seksual tertentu pada tulisan tersebut. Namun Rektorat mengatakan SUARA USU tidak perlu mengangkat isu LGBT yang merupakan hal ilegal di Indoneisa karena SUARA USU berada di bawah naungan USU. Cerpen tersebut seolah-olah meminta agar LGBT diberi ruang. Ia juga menanyakan apakah di USU ada LGBT.  Ia menegaskan bahwa SUARA USU hanya pers mahasiswa bukan pers profesional seperti Tempo. SUARA USU lebih baik memberitakan prestasi-prestasi mahasiswa daripada meliput hal seperti toilet yang kotor.

Pun, bahasa yang digunakan dalam cerpen dianggap kotor dan tidak sesuai untuk akademisi. Menurutnya, lebih baik SUARA USU menghindari hal kontraversial. Jika SUARA USU tidak mau menarik cerpen tersebut rektorat akan menarik Surat Keputusan (SK) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) SUARA USU.

Sekembalinya pengurus dari rektorat, Instagram SUARA USU terus di-report. Hal tersebut menyebabkan Instagram SUARA USU tidak dapat memposting konten apapun selama 1×24 jam. Redaksi SUARA USU memutuskan mengarsipkan konten tersebut di seluruh media sosial. Terlebih banyak pembaca yang terfokus pada caption daripada isi cerpen secara keseluruhan.

(20/3) Website SUARA USU, suarausu.co disuspensi pada pagi hari. SUARA USU segera menghubungi Sanger Production, perusahaan penyedia jasa layanan website yang digunakan SUARA USU. Pihak Sanger tidak memberi jawaban apapun selain minta bertemu dan meminta flahdisk 5 GB. SUARA USU menemui Sanger dan mempertanyakan suspensi yang dilakukan secara sepihak. Sanger mengatakan itu merupakan alasan pribadi karena Sanger tidak ingin menyediakan layanan bagi media yang memposting konten LGBT dan pornografi. SUARA USU menyampaikan keberatan mengenai pemutusan sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Namun, Sanger menegaskan itu keputusan pribadi. Sanger mengembalikan sisa uang sewa hosting dan data SUARA USU.

SUARA USU sangat kecewa dan menyayangkan tindakan Sanger yang tidak profesional dan merugikan SUARA USU. Padahal SUARA USU telah melakukan pembayaran hingga September 2019. Pun, tahun ini bukan kali pertama SUARA USU bekerja sama dengan Sanger Production.

(21/3) Pada pemberitaan Tempo.co Rektor USU Prof. Runtung Sitepu mengatakan akan mencabut SK UKM SUARA USU setelah ia kembali dari Jakarta pada Senin, 25 Maret. Namun, hingga saat itu rektorat belum menghubungi SUARA USU. Rektor juga mengatakan bahwa pihak rektorat yang mensuspensi website suarausu.co. Sepengetahuan SUARA USU pemilik Sanger Production memiliki kerja sama dengan Student Enteurpreneur Club (SEC) USU. Ketika SUARA USU mengklarifikasi hal tersebut ke Sanger Production, mereka tidak merespon. Pada hari itu juga SUARA USU mengeluarkan klarifikasi karena banyaknya berita simpang siur yang beredar.

(24/3) Humas USU menyebar undangan kepada 18 orang anggota SUARA USU melalui whatsapp. Undangan tersebut memberitahukan agar anggota SUARA USU menemui rektor pada Senin, 25 Maret pukul 09.00 WIB di Ruang Senat Lantai 2  Gedung Biro Rektor USU. Pertemuan ini guna membahas cerpen SUARA USU yang viral.

(25/3) Anggota SUARA USU memenuhi panggilan rektor USU. Pukul 09.00 Anggota SUARA USU memasuki ruangan senat. Setelah mengisi Absen Kepala Bagian Kesejahteraan Mahasiswa Effendi Manurung meminta anggota SUARA USU menyerahkan telpon genggam. Saat ditanyai alasanya Effendi menjawab karena diperintah rektor. Anggota SUARA USU menolak memberikan telepon genggamnya sampai ada alasan yang jelas. Saat Rektor USU Runtung Sitepu memasuki ruangan ia meminta kembali telepon genggam milik anggota SUARA USU. Saat ditanyai alasan ia mengatakan dengan keras, “Tingkat berapa kalian udah melawan-lawan.”

Saat audiensi, Prof. Runtung mengatakan alasan ia memanggil anggota SUARA USU. Ia menanyakan perihal cerpen berjudul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya” dan “Saat Dia Tersesat dan Mencari Jalan Pulang” karya Yael Stefani Sinaga. Pun ia mempermasalahkan cerpen lainya dengan judul “Nyai” dan “Cinta Kita Benar(kan)” karya Suratman. Menurutnya, kedua cerpen tersebut mengandung unsur LGBT dan pornografi.

Ia mengatakan SUARA USU bukan Pers Mahasiswa melainkan hanya UKM dan laboraturium USU yang harus tunduk pada aturan USU. Saat ini SUARA USU tidak sesuai dengan visi dan misi USU yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bingkai kebhinekaan . Ia juga mengatakan bahwa pihak Sanger Production yang mensuspensi portal suarausu.co.

Pada akhir pertemuan, ia meminta anggota SUARA USU menyatakan pendapat mengenai cerpen tersebut. Semua anggota SUARA USU masih berpendapat bahwa cerpen tersebut tak merujuk ke arah pornografi. Saat semua anggota SUARA USU telah mengatakan pendapatnya, Prof. Runtung mengatakan semua anggota dan pengurus SUARA USU periode 2019 akan dikeluarkan. Anggota SUARA USU diberi waktu hingga Kamis (28/3) untuk membereskan sekretariat tanpa membawa atau merusak aset USU. Padahal dalam Anggaran Dasar Pers Mahasiswa SUARA USU BAB IV pasal 12 menyebutkan:

1. Pemimpin umum diangkat pada rapat umum anggota.

2. Pemimpin umum membentuk kepengurusan pada rapat umum anggota.

Pun, dalam Anggaran Rumah Tangga Pers Mahasiswa Pasal 20 tentang Jenis-Jenis Rapat pada ayat (2) dikatakan rapat istimewa dilaksanakan sewaktu-waktu untuk mengubah AD/ART, penggantian pemimpin umum dan hal-hal penting mendesak lainya.

Merujuk AD/ART Pers Mahasiswa SUARA USU tampak bahwa Rektor USU mengintervensi terlalu jauh kedalam susunan keorganisasian SUARA USU. Padahal kedudukan rektor USU hanya sebagai pihak yang mengetahui kepengurusan. Ia telah melakukan tindakan kesewenangan dengan mencabut status keanggotaan pengurus SUARA USU periode 2019.  Ia mengatakan kedepannya pembina SUARA USU akan melakukan rekrutmen. Anggota baru nantinya juga akan diseleksi langsung oleh Runtung.

Runtung menghimbau anggota SUARA USU untuk tidak menghimpun massa, jika ketahuan USU akan menindaklanjutinya. “saya akan gunakan pimpinan fakultas setelah ini saya akan panggil dekan,” ujarnya. Selanjutnya setiap anggota SUARA USU akan dipantau akademiknya. Rektor meminta anggota untuk memberikan nama fakultas dan jurusan. “Nanti saya telepon ketua departemennya,” ujarnya.

Tindakan Rektor mencabut SK UKM SUARA USU merupakan tindakan sewenang-wenang dan tak beralasan. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan statuta USU yang tertulis di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2014 Pasal 13 bagian (b), yang mengatakan, “USU diselenggarakan berdasarkan: … (b) demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Kenyataan bahwa Prof. Runtung langsung menyatakan akan mencabut perizinan SUARA USU tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengurusnya tentu tak mencerminkan sifat demokrasi sama sekali. Pun, tindakan tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan statuta USU itu sendiri.

Dalam statuta USU juga diatur mengenai kebebasan akademik. Lebih tepatnya tertulis dalam PP No. 16 Tahun 2014 Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi, “Sivitas akademika USU memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Di bagian penjelasan diterangkan bahwa kebebasan akademik merupakan sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan di USU dan terbebas dari pengaruh politik praktis. Dalam kasus ini, SUARA USU menerbitkan cerpen: suatu kesusastraan yang tentu bersifat ilmiah karena berdasarkan ilmu susastra.

Bahkan dalam ayat (4) tertulis, “Rektor wajib melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.” Jadi, tak ada alasan Prof. Runtung ‘memberedel’ SUARA USU karena menerbitkan suatu karya sastra yang jelas diatur kebebasannya dalam statuta USU.

Kebebasan akademik kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Senat Akademik (SA) USU Nomor 1 Tahun 2017. Dalam pasal 3 tertulis, “Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bertujuan untuk memberikan kebebasan dan kemandirian kepada sivitas akademik serta USU untuk melaksanakan kegiatan mengajar, belajar, menggali pengetahuan dan riset, mengkomunikasikan ide atau fakta, tanpa adanya campur tangan atau pembatasan oleh hukum, institusi, peraturan ataupun tekanan masyarakat yang tidak beralasan.”

Dengan ini Pengurus Pers Mahasiswa SUARA USU menyatakan:

  1. Rektor USU telah membatasi kebebasan berekspresi Pers Mahasiswa SUARA USU dengan memaksa mencabut cerpen di portal berita suarausu.co. tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.   
  2. Rektor USU dengan sewenang-wenang mengeluarkan anggota SUARA USU tanpa ada landasan dan terlalu jauh mengintervensi internal SUARA USU.
  3. SUARA USU menuntut rektor USU tidak mencabut status keanggotaan anggota SUARA USU.
  4. SUARA USU menuntut diberikan akses meliput, menulis dan menyampaikan berita yang sesuai dengan kode etik jurnalistik tanpa dibatasi.
  5. SUARA USU menuntut kebebasan berekspresi.

Demikianlah rilis ini kami sampaikan untuk digunakakan sebagaimana mestinya. Kami pengurus Pers Mahasiswa SUARA USU mengharapkan dukungan untuk menjunjung kebebasan berekspresi di Indonesia.

 

Selasa, 26 Maret 2019

Hormat kami

 

Pengurus Pers Mahasiswa SUARA USU

Periode 2019

About SUARA USU

Check Also

Yael Stefani : Hari Ini Sidang Perdana Gugatan SUARA USU

  Oleh : Thariq Ridho Medan, suarausu.co,- Pimpinan Umum SUARA USU Yael Stefani mengatakan hari …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *